Enkripsi Regulasi: Perbandingan Sikap dan Gaya Negara-negara

Bitcoin telah berkembang dari lingkaran geek kecil hingga saat ini, jumlah pemilik enkripsi global telah melampaui 200 juta, dengan pengguna di China melebihi 19 juta, benar-benar mewujudkan peralihan dari niche ke massa. Dalam beberapa tahun singkat, skala pasar enkripsi telah menjadi sebesar yang harus diperhatikan oleh pemerintah di seluruh dunia, dan regulasi menjadi isu yang harus dipertimbangkan. Namun, saat ini, konsensus global tentang enkripsi masih belum terbentuk, dan sikap regulasi di berbagai negara juga bervariasi.

Artikel ini akan merinci secara detail evolusi gaya regulasi lima negara dan daerah yang mendapatkan perhatian besar di bidang enkripsi, serta sikap mereka saat ini terhadap enkripsi.

Amerika: Menyeimbangkan Risiko dan Inovasi

Amerika Serikat selalu menjadi negara yang paling diperhatikan di bidang enkripsi global, tetapi kebijakan regulasinya relatif kabur dan sulit diprediksi. Sebelum tahun 2017, cryptocurrency berada dalam tahap pengembangan bebas, dan Amerika hanya memperhatikan kontrol risiko secara keseluruhan. Setelah munculnya gelembung ICO pada tahun 2017, SEC untuk pertama kalinya secara jelas menyatakan bahwa ICO berada dalam lingkup hukum sekuritas federal, tetapi sikapnya tetap memperkuat regulasi daripada melarang.

Pada tahun 2019, beberapa bursa dilarang beroperasi di Amerika Serikat, dan Amerika mulai mengambil tindakan keras terhadap enkripsi. Namun, seiring dengan meningkatnya jumlah penggemar enkripsi dan lobi dari institusi, sikap Amerika Serikat berubah pada tahun 2021, mengizinkan beberapa bursa untuk mencatatkan saham. Setelah kejadian Luna dan FTX, pengawasan di Amerika Serikat semakin diperketat.

Saat ini, AS masih diatur secara bersama oleh federal dan masing-masing negara bagian, dan belum ada kerangka kerja yang terpadu. SEC dan CFTC memiliki perbedaan dalam tanggung jawab pengaturannya, dan kebijakan di masing-masing negara bagian juga tidak konsisten. Kedua partai memiliki pandangan yang berbeda dalam legislasi pengaturan, sehingga sulit untuk mencapai konsensus dalam waktu dekat.

Secara keseluruhan, Amerika Serikat ingin mendukung inovasi sambil mengendalikan risiko. Ambiguitas kebijakan regulasi memberikan ruang untuk inovasi, tetapi juga meningkatkan ketidakpastian di pasar.

Jepang: Stabil tetapi kurang menarik

Jepang telah aktif di bidang enkripsi, dan pemerintah sejak awal telah secara proaktif menciptakan lingkungan regulasi yang sehat untuk industri. Setelah peristiwa penutupan sebuah bursa pada tahun 2014, Jepang mulai menerapkan regulasi yang lebih ketat.

Pada tahun 2016, Parlemen Jepang mulai membuat undang-undang dengan menambahkan bab "mata uang virtual" dalam "Undang-Undang tentang Penyelesaian Dana". Pada tahun 2017, undang-undang "Layanan Pembayaran" diubah untuk memasukkan bursa ke dalam pengawasan, melegalkan Bitcoin. Pada tahun 2018, setelah sebuah bursa diserang oleh peretas, pengawasan semakin diperketat. Pada tahun 2022, kerangka hukum stablecoin disahkan, menjadikannya yang pertama di dunia.

Regulasi di Jepang jelas dan ketat, fokus pada pengarahan industri daripada pelarangan, berkomitmen untuk melindungi investor ritel. Lingkungan regulasi yang baik memungkinkan perusahaan untuk berkembang dengan stabil, juga melindungi investor dalam peristiwa FTX. Namun, dibandingkan dengan Singapura, pajak di Jepang lebih tinggi. Secara keseluruhan, sikap regulasi Jepang jelas, menguntungkan perusahaan untuk membentuk harapan yang jelas.

Korea Selatan: Menjadi lebih ketat tetapi diharapkan untuk dilegalkan

Korea Selatan adalah salah satu negara yang paling aktif dalam perdagangan enkripsi, tetapi belum mengintegrasikannya ke dalam hukum. Sejak tahun 2017, berbagai bentuk penerbitan token dilarang, dan langkah-langkah perlindungan seperti sistem registrasi nama asli diterapkan. Namun, regulasi pengawasannya masih kasar, lebih banyak berupa ketentuan departemen daripada legislasi.

Pada tahun 2021, Korea Selatan pertama kali mempertimbangkan legislasi enkripsi. Setelah keruntuhan Terra pada tahun 2022, proses legislasi dipercepat, dan dibentuklah Komite Aset Digital. Presiden baru bersikap lebih ramah terhadap enkripsi, berjanji untuk mencabut sebagian regulasi, dan pasar berkembang ke arah legalisasi.

Singapura: Dapat Diperkirakan tetapi Secara Bertahap Mengetat

Singapura selalu memiliki sikap terbuka dan ramah terhadap enkripsi. Pada tahun 2014, regulasi pertama kali diterapkan pada mata uang virtual, dan pada tahun 2019, Undang-Undang Layanan Pembayaran disahkan sebagai legislasi pertama. Pajak yang rendah menarik banyak perusahaan enkripsi.

Regulasi mulai diperbaiki pada tahun 2022, membatasi investasi ritel. Setelah kejadian FTX, kebijakan semakin diperketat. Kebijakan Singapura secara konsisten stabil dan dapat diprediksi, tetapi juga secara bertahap memperketat untuk mengendalikan risiko.

Hong Kong: Aktif Mengejar dan Legislasi

Hong Kong awalnya memiliki sikap hati-hati terhadap enkripsi, tetapi sikapnya berubah setelah pemerintahan yang baru dilantik. Pada tahun 2018, virtual asset pertama kali dimasukkan ke dalam regulasi, sebelumnya selalu dianggap sebagai "sekuritas".

Deklarasi kebijakan resmi dirilis pada Oktober 2022, dengan aktif menyambut aset virtual. Pada tahun 2023, terus melepaskan sinyal legislatif, berencana untuk memasukkan stablecoin ke dalam pengawasan. Hong Kong memanfaatkan kesempatan pengembangan web3, diharapkan dapat kembali ke posisi terdepan di bidang enkripsi.

Penutup

Penguatan regulasi adalah tren masa depan. Regulasi yang ketat mungkin mempengaruhi inovasi awal, tetapi setelah industri berkembang ke tingkat tertentu, kurangnya regulasi malah berbahaya. Masalah legislasi regulasi enkripsi semakin diperhatikan, menunjukkan bahwa industri sedang berkembang ke arah yang positif.