RUU FSMA Singapura akan segera berlaku, industri aset digital menghadapi regulasi yang ketat
Seiring mendekatnya tanggal 30 Juni 2025, Otoritas Moneter Singapura (MAS) akan menerapkan Undang-Undang Layanan dan Pasar Keuangan (FSMA), yang menetapkan kerangka regulasi yang ketat untuk industri aset digital. RUU ini bertujuan untuk menjaga reputasi Singapura sebagai pusat keuangan global, sekaligus mencegah risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme.
FSMA terutama ditujukan untuk penyedia layanan token digital (DTSP), termasuk perusahaan yang memiliki keberadaan fisik di Singapura tetapi terutama melayani pelanggan di luar negeri. Layanan ini mencakup jual beli, transfer, penukaran, penyimpanan, dan konsultasi token digital. MAS mengharuskan DTSP untuk memperoleh lisensi dan mematuhi standar kepatuhan yang ketat.
Baru-baru ini, MAS memberikan tanggapan rinci terhadap pertanyaan yang diajukan oleh pelaku industri, mencakup beberapa bidang kunci:
Permohonan lisensi: MAS menyatakan bahwa lisensi DTSP hanya diberikan dalam kasus yang sangat terbatas, pemohon perlu membuktikan bahwa model bisnis mereka masuk akal, diatur oleh regulasi yang sesuai dengan standar internasional di luar negeri, dan struktur perusahaan yang sehat. Perlu dicatat bahwa tidak ada periode transisi, mulai 30 Juni 2025, DTSP yang tidak memiliki lisensi harus menghentikan layanan di luar negeri.
Definisi tempat usaha: MAS tidak secara jelas menetapkan apakah rumah termasuk tempat usaha, tetapi menekankan bahwa penilaian akan dilakukan berdasarkan substansi bisnis. Jika ada kegiatan bisnis substantif yang dilakukan di rumah, itu mungkin dianggap sebagai tempat usaha dan perlu mengajukan izin.
Biaya lisensi dan persyaratan modal: Biaya pendaftaran dan biaya tahunan masing-masing sebesar 10.000 dolar Singapura, selain itu juga perlu menyiapkan modal sebesar 250.000 dolar Singapura. Meskipun beberapa usaha kecil menganggap persyaratan ini terlalu tinggi, MAS menyatakan tidak akan melakukan penyesuaian untuk memastikan pemohon memiliki kekuatan finansial yang cukup.
Due Diligence Pelanggan (CDD): Setelah mendapatkan lisensi, DTSP perlu melakukan CDD ulang terhadap pelanggan yang ada. MAS akan menentukan waktu penyelesaiannya berdasarkan tingkat risiko pelanggan, tetapi tidak akan memberikan batas waktu tetap. Perusahaan dapat menyewa pihak ketiga untuk membantu CDD, tetapi tidak boleh merupakan perusahaan layanan pembayaran.
Risiko teknologi dan keamanan jaringan: DTSP perlu memastikan sistem TI stabil, data pelanggan aman, dan melaporkan kepada MAS dalam waktu 1 jam setelah terjadi peristiwa besar. Selain itu, perlu menerapkan berbagai langkah keamanan jaringan, seperti otentikasi multi-faktor, firewall, dan pembaruan sistem secara berkala.
Kewajiban perilaku dan pengungkapan: DTSP harus mencatat transaksi, mengeluarkan tanda terima, mempublikasikan nilai tukar dan biaya, serta menetapkan jam operasional tetap. Selain itu, perlu mengeluarkan peringatan risiko kepada pelanggan untuk mengingatkan kemungkinan risiko kerugian.
Pedoman kepatuhan: MAS berencana untuk merilis pertanyaan yang sering diajukan (FAQ) khusus untuk DTSP, tetapi menekankan bahwa perusahaan perlu menyesuaikan rencana kepatuhan mereka sendiri berdasarkan pedoman keuangan umum.
Untuk lembaga yang telah memiliki lisensi lain atau dikecualikan, FSMA tetap mengajukan persyaratan kepatuhan yang lebih tinggi, termasuk manajemen risiko teknis yang lebih ketat, pengajuan laporan audit tahunan, penguatan langkah-langkah AML/CFT, dan lain-lain.
Menghadapi persyaratan regulasi yang ketat ini, para pelaku industri aset digital perlu segera mengambil tindakan: mengevaluasi apakah bisnis mereka perlu mengajukan lisensi, memperkuat pembangunan sistem kepatuhan, berkomunikasi secara proaktif dengan MAS, dan memantau petunjuk regulasi yang akan datang dengan cermat. Sementara itu, perusahaan juga dapat mempertimbangkan untuk menyesuaikan model bisnis, mencari pengecualian, atau mengeksplorasi teknologi alternatif untuk beradaptasi dengan lingkungan regulasi yang baru.
Langkah regulasi di Singapura ini akan memiliki dampak yang mendalam pada industri aset digital global, dan mungkin mendorong lebih banyak perusahaan untuk menilai kembali strategi bisnis dan rencana kepatuhan mereka.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
16 Suka
Hadiah
16
6
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
ProbablyNothing
· 11jam yang lalu
Sebuah kuburan lagi, masih awal.
Lihat AsliBalas0
OnchainSniper
· 08-16 03:18
Kalau tidak ada lisensi, pindah saja~
Lihat AsliBalas0
AirdropFatigue
· 08-16 03:04
Apakah Singapura tidak bisa lebih longgar? Sudah lelah.
Lihat AsliBalas0
New_Ser_Ngmi
· 08-16 03:00
Keren! Tak heran Singapura telah menguasai kunci kekayaan.
Lihat AsliBalas0
MetaReckt
· 08-16 02:57
Melarikan diri ke Hong Kong?
Lihat AsliBalas0
TommyTeacher
· 08-16 02:55
Sudah dikatakan bahwa regulasi itu seperti sebuah kandang.
Undang-undang FSMA Singapura akan segera berlaku: industri aset digital menghadapi pengawasan ketat
RUU FSMA Singapura akan segera berlaku, industri aset digital menghadapi regulasi yang ketat
Seiring mendekatnya tanggal 30 Juni 2025, Otoritas Moneter Singapura (MAS) akan menerapkan Undang-Undang Layanan dan Pasar Keuangan (FSMA), yang menetapkan kerangka regulasi yang ketat untuk industri aset digital. RUU ini bertujuan untuk menjaga reputasi Singapura sebagai pusat keuangan global, sekaligus mencegah risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme.
FSMA terutama ditujukan untuk penyedia layanan token digital (DTSP), termasuk perusahaan yang memiliki keberadaan fisik di Singapura tetapi terutama melayani pelanggan di luar negeri. Layanan ini mencakup jual beli, transfer, penukaran, penyimpanan, dan konsultasi token digital. MAS mengharuskan DTSP untuk memperoleh lisensi dan mematuhi standar kepatuhan yang ketat.
Baru-baru ini, MAS memberikan tanggapan rinci terhadap pertanyaan yang diajukan oleh pelaku industri, mencakup beberapa bidang kunci:
Permohonan lisensi: MAS menyatakan bahwa lisensi DTSP hanya diberikan dalam kasus yang sangat terbatas, pemohon perlu membuktikan bahwa model bisnis mereka masuk akal, diatur oleh regulasi yang sesuai dengan standar internasional di luar negeri, dan struktur perusahaan yang sehat. Perlu dicatat bahwa tidak ada periode transisi, mulai 30 Juni 2025, DTSP yang tidak memiliki lisensi harus menghentikan layanan di luar negeri.
Definisi tempat usaha: MAS tidak secara jelas menetapkan apakah rumah termasuk tempat usaha, tetapi menekankan bahwa penilaian akan dilakukan berdasarkan substansi bisnis. Jika ada kegiatan bisnis substantif yang dilakukan di rumah, itu mungkin dianggap sebagai tempat usaha dan perlu mengajukan izin.
Biaya lisensi dan persyaratan modal: Biaya pendaftaran dan biaya tahunan masing-masing sebesar 10.000 dolar Singapura, selain itu juga perlu menyiapkan modal sebesar 250.000 dolar Singapura. Meskipun beberapa usaha kecil menganggap persyaratan ini terlalu tinggi, MAS menyatakan tidak akan melakukan penyesuaian untuk memastikan pemohon memiliki kekuatan finansial yang cukup.
Due Diligence Pelanggan (CDD): Setelah mendapatkan lisensi, DTSP perlu melakukan CDD ulang terhadap pelanggan yang ada. MAS akan menentukan waktu penyelesaiannya berdasarkan tingkat risiko pelanggan, tetapi tidak akan memberikan batas waktu tetap. Perusahaan dapat menyewa pihak ketiga untuk membantu CDD, tetapi tidak boleh merupakan perusahaan layanan pembayaran.
Risiko teknologi dan keamanan jaringan: DTSP perlu memastikan sistem TI stabil, data pelanggan aman, dan melaporkan kepada MAS dalam waktu 1 jam setelah terjadi peristiwa besar. Selain itu, perlu menerapkan berbagai langkah keamanan jaringan, seperti otentikasi multi-faktor, firewall, dan pembaruan sistem secara berkala.
Kewajiban perilaku dan pengungkapan: DTSP harus mencatat transaksi, mengeluarkan tanda terima, mempublikasikan nilai tukar dan biaya, serta menetapkan jam operasional tetap. Selain itu, perlu mengeluarkan peringatan risiko kepada pelanggan untuk mengingatkan kemungkinan risiko kerugian.
Pedoman kepatuhan: MAS berencana untuk merilis pertanyaan yang sering diajukan (FAQ) khusus untuk DTSP, tetapi menekankan bahwa perusahaan perlu menyesuaikan rencana kepatuhan mereka sendiri berdasarkan pedoman keuangan umum.
Untuk lembaga yang telah memiliki lisensi lain atau dikecualikan, FSMA tetap mengajukan persyaratan kepatuhan yang lebih tinggi, termasuk manajemen risiko teknis yang lebih ketat, pengajuan laporan audit tahunan, penguatan langkah-langkah AML/CFT, dan lain-lain.
Menghadapi persyaratan regulasi yang ketat ini, para pelaku industri aset digital perlu segera mengambil tindakan: mengevaluasi apakah bisnis mereka perlu mengajukan lisensi, memperkuat pembangunan sistem kepatuhan, berkomunikasi secara proaktif dengan MAS, dan memantau petunjuk regulasi yang akan datang dengan cermat. Sementara itu, perusahaan juga dapat mempertimbangkan untuk menyesuaikan model bisnis, mencari pengecualian, atau mengeksplorasi teknologi alternatif untuk beradaptasi dengan lingkungan regulasi yang baru.
Langkah regulasi di Singapura ini akan memiliki dampak yang mendalam pada industri aset digital global, dan mungkin mendorong lebih banyak perusahaan untuk menilai kembali strategi bisnis dan rencana kepatuhan mereka.