Regulasi Web3 Singapura: Dari Mendorong Inovasi ke Pengelolaan yang Teliti

Dalam beberapa tahun terakhir, Singapura telah menjadi salah satu tujuan favorit bagi perusahaan mata uang virtual dan Web3 di seluruh dunia. Kebijakan yang longgar, sistem hukum yang stabil, dan lingkungan inovasi yang terbuka telah menarik banyak perusahaan kripto untuk beroperasi di sini, menjadikan negara kota ini sebagai "ibu kota kripto Asia". Namun, saat ini Singapura perlahan-lahan beralih dari model "mendorong inovasi" awal ke jalur yang lebih hati-hati dengan "pengendalian risiko".

Awal: Selamat datang inovasi, perluas pasar

Singapura awalnya mengambil sikap terbuka. Undang-Undang Layanan Pembayaran yang diluncurkan pada tahun 2019 menetapkan status hukum layanan token pembayaran digital, memberikan jalur lisensi yang jelas untuk bursa kripto dan layanan dompet. Otoritas Moneter juga mendorong inovasi teknologi, mendorong berbagai proyek eksperimen untuk mengeksplorasi mata uang digital bank sentral dan aset tokenisasi. Tahap ini dapat dipahami sebagai tahap "memanfaatkan peluang", selama tidak melanggar batas kepatuhan, perusahaan dapat mencoba dengan berani.

Setelah Guncangan: Memperkuat Pengendalian Risiko

Dengan berkembangnya industri, beberapa risiko potensial muncul. Pada tahun 2022, beberapa perusahaan kripto terkemuka mengalami krisis di Singapura, yang membuat otoritas keuangan Singapura merasakan tekanan. Untuk menjaga kredibilitas negara, badan pengawas segera mengambil tindakan. Di satu sisi, mereka memperkuat pengawasan terhadap penyedia layanan kripto, di sisi lain juga memberlakukan batasan yang jelas terhadap investasi ritel.

Investasi Retail: Membatasi Risiko

Pada akhir tahun 2023, peraturan yang diterbitkan oleh Otoritas Moneter langsung membatasi investasi ritel. Aturan baru mengharuskan penyedia layanan cryptocurrency untuk tidak memberikan bentuk insentif apapun kepada investor ritel, juga tidak boleh menyediakan fungsi yang meningkatkan risiko, bahkan harus mengevaluasi kemampuan pengguna dalam menanggung risiko dan menetapkan batasan investasi. Ini menunjukkan bahwa Singapura lebih ingin menarik investor yang rasional, daripada mengejar spekulan yang berisiko tinggi.

Penyedia Layanan: Kepatuhan adalah yang utama

Pada tahun 2025, tren regulasi semakin jelas. Perusahaan yang tidak memiliki lisensi penyedia layanan token digital, jika ingin terus memberikan layanan kepada pelanggan di luar negeri, harus menyelesaikan kepatuhan sebelum 30 Juni 2025. Saat ini, hanya sedikit perusahaan terkemuka yang telah disetujui atau berada dalam status pengecualian. Perusahaan-perusahaan ini baik telah melewati pemeriksaan ketat, atau memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi. Perusahaan lain menghadapi pilihan untuk berpindah ke kota lain atau mempercepat kepatuhan.

Manajemen Dana: Meningkatkan Ambang Batas

Singapura juga telah meningkatkan ambang batas untuk manajemen dana cryptocurrency. Bahkan jika hanya melayani "investor yang memenuhi syarat", manajer dana harus memiliki kualifikasi yang sesuai, termasuk lindung nilai risiko, identifikasi aset klien, pengendalian risiko internal, dan mekanisme pelaporan anti pencucian uang, dan lain-lain. Ini berarti bahwa era di mana dana dapat didirikan hanya dengan mengandalkan beberapa tokoh terkenal di industri telah berlalu.

Kesimpulan: Evolusi regulasi atau penekanan industri?

Beberapa orang percaya bahwa Singapura tidak lagi menjadi tempat ideal untuk Web3, tetapi dari sudut pandang lain, ini sebenarnya adalah proses evolusi regulasi yang normal. Singapura tidak lagi menyambut perilaku spekulatif murni, tetapi untuk tim yang benar-benar memiliki kekuatan teknologi dan perencanaan jangka panjang, tetap menjadi salah satu pasar yang paling menarik di dunia.

Namun, ada juga pendapat yang beranggapan bahwa industri Web3 masih berada pada tahap pengembangan awal, dan penerapan regulasi yang ketat terlalu dini dapat menghambat inovasi. Menemukan keseimbangan antara mendorong inovasi dan mengendalikan risiko akan menjadi tantangan yang terus dihadapi Singapura.